TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan jawaban jelas ketika ditanya soal pembengkakan biaya dan utang baru pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Jokowi malah berbicara bahwa semua pihak harus pro kepada transportasi masal.
"Hati-hati jangan pro pada kendaraan pribadi meski ini di IIMS, pro pada transportasi masal," kata Jokowi usai menghadiri Indonesia International Motor Show (IIMS) di Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.
Sehingga, kata Jokowi, transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta cepat menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar. "Agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung pada mobil pribadi," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah Indonesia dan Cina telah menemukan kesepakatan cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) senilai Rp 18,2 triliun.
“Saat ini sedang kami rapikan yang beberapa item mereka lakukan kajian terhadap pajak, clearing frequency, dan sebagainya. Tapi angkanya sudah sepakat,” kata Tiko, sapaannya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 13 Februari 2023.
Indonesia pun disebut membutuhkan utang US$ 550 juta atau setara Rp 8,3 triliun (Kurs Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat) untuk menutupi pembengkakan biaya ini.
Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, dana tersebut dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp 18,2 triliun
Setelah menemukan titik terang, Tiko pun berharap duit dari Penyertaaan Modal Negara atau PMN bisa segera dicairkan ke Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Dia juga berharap proyek KCJB bisa segera diselesaikan dan mulai beroperasi pertengahan tahun 2023. “Kami harap kereta cepat selesai Juni 2023 dan nantinya ada interkoneksi dengan LRT,” ujar Tiko.
